Pemerintah Perluas Uji Coba Bansos Digital ke 42 Kabupaten Mulai Juni 2026
Jakarta — Pemerintah resmi memperluas uji coba penyaluran bantuan sosial berbasis digital ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan langkah ini sebagai bagian dari reformasi besar-besaran terhadap sistem jaring pengaman sosial nasional.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar peluncuran aplikasi baru, melainkan pembangunan infrastruktur publik digital yang menghubungkan basis data lintas kementerian dan lembaga.
“Kami membangun ekosistem layanan publik yang terhubung, aman, dan berbasis data. Dalam sistem ini, interkoneksi dihubungkan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Komdigi. Sistem ini bertindak sebagai jembatan share-use data, tanpa mengambil alih atau memindahkan pangkalan data (database) milik instansi asal. Kedaulatan data tetap berada di masing-masing instansi pemilik sektoral,” jelas Mira dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).
Di balik arsitektur teknologi baru ini, pemerintah menargetkan pemecahan masalah kronis yang selama ini menghantui penyaluran bansos konvensional. Tumpang tindih data, informasi yang tidak mutakhir, hingga birokrasi verifikasi daerah yang berbelit menjadi sasaran utama perombakan. Tak hanya itu, integrasi data terpadu juga memungkinkan pemerintah memblokir hak bansos bagi warga yang terindikasi kuat terlibat aktivitas judi online.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah membagi komando operasional ke dalam beberapa klaster otoritas. Bappenas mengendalikan tata kelola dan standardisasi data makro, sementara Kementerian Dalam Negeri memperkuat validasi identitas melalui basis data Identitas Kependudukan Digital. Di sisi lain, Kementerian Sosial mengoperasikan Portal Perlinsos sebagai pusat penyaringan data penerima manfaat, dan Badan Siber dan Sandi Negara menjaga ketahanan siber dari risiko peretasan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi digital di sektor pajak melalui Coretax yang terus diperluas.
Uji coba awal yang sudah bergulir di Kabupaten Banyuwangi sejak September 2025 hingga fase sanggah pada April 2026 menjadi dasar penyempurnaan sistem. Pemerintah kini menawarkan dua pendekatan layanan untuk mengikis jurang digital. Self-service atau layanan mandiri ditujukan bagi masyarakat yang terbiasa mengoperasikan gawai, mulai dari registrasi hingga pengajuan sanggah secara daring melalui Portal Perlinsos.
Sementara itu, assisted service atau layanan pendampingan disediakan khusus untuk mengakomodasi kelompok lansia, disabilitas, maupun warga di area blank spot. Proses administrasi digital akan dikawal langsung oleh petugas lapangan di kelurahan atau desa setempat.
“Target akhirnya sangat sederhana namun krusial bagi postur fiskal: masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat sepeser pun, sementara mereka yang sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria otomatis tereliminasi dari draf daftar penerima,” tegas Mira.
Aspek keamanan siber juga menjadi perhatian serius. Komdigi mengeluarkan imbauan keras agar masyarakat hanya mengakses atau mengunduh aplikasi bansos melalui kanal resmi berdomain .go.id. Warga diminta waspada terhadap tautan palsu berformat APK yang marak digunakan penipu siber untuk menguras saldo rekening atau mencuri data pribadi. Peringatan ini relevan mengingat kebijakan transparansi konten AI yang baru diterapkan YouTube sebagai bagian dari upaya melindungi pengguna digital.
Reformasi struktural ini menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola bantuan sosial Indonesia. Dengan menghubungkan berbagai basis data pemerintah secara aman dan terintegrasi, sistem baru ini diharapkan mampu menyalurkan hak warga yang layak tanpa kebocoran. Keberhasilan eksekusi di 42 wilayah uji coba akan menjadi penentu apakah model ini siap diadopsi secara nasional, seiring Purbaya terus mendorong digitalisasi layanan publik melalui berbagai kebijakan.