WFH ASN Terbukti Hemat Rp1,95 Triliun, Kebijakan Resmi Diperpanjang
Jakarta — Kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sepekan sekali bagi Aparatur Sipil Negara terbukti menghemat anggaran negara secara signifikan. Kementerian PANRB mencatat penghematan perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun selama April 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menjelaskan, evaluasi pelaksanaan WFH selama sebulan penuh menunjukkan efisiensi berlapis. Selain perjalanan dinas, anggaran utilitas pemerintah juga terhemat Rp65,6 miliar. Digitalisasi birokrasi turut melonjak dengan penambahan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik secara nasional.
“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” ujar Rini dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2026).
Kualitas layanan publik juga tetap terjaga selama penerapan kebijakan fleksibel ini. Rini mengklaim 95% layanan publik stabil atau bahkan meningkat, sementara kepuasan masyarakat terjaga dan seluruh pengaduan tetap tertangani melalui kanal resmi. Capaian ini ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah.
“Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja,” ungkap Rini.
Evaluasi dua bulan ini juga mengungkap sejumlah catatan penting. Pemerintah menilai masih perlu penguatan budaya kerja digital dan penyesuaian pola koordinasi antarunit serta antarinstansi. Meski demikian, hasil positif ini mendorong kebijakan WFH untuk diperpanjang.
“Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi,” tegas Rini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan ini akan berlanjut melalui Surat Edaran terbaru dari Menteri PANRB untuk instansi pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemerintah daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global, termasuk melemahnya realisasi gaji ke-13 bagi ASN yang dijadwalkan Juni mendatang.
“Dari hasil evaluasi pelaksanaan WFH ASN selama dua bulan ini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut melalui penerbitan Surat Edaran terbaru dari Menteri PANRB untuk instansi pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemerintah daerah,” tegas Airlangga.
Pemerintah juga mengimbau agar pelaksanaan fleksibilitas kerja tetap produktif, disiplin, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik. Transformasi budaya kerja ini diharapkan mempercepat digitalisasi pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, termasuk upaya pemenuhan kebutuhan hunian bagi jutaan ASN yang selama ini menjadi beban anggaran.
Kebijakan WFH sepekan sekali sebelumnya sempat memicu perdebatan, terutama soal dampaknya terhadap produktivitas dan konsumsi BBM. Namun data evaluasi pemerintah menunjukkan efisiensi energi yang terukur, dengan konsumsi Pertalite turun signifikan. Langkah ini juga sejalan dengan perluasan uji coba bansos digital yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam transformasi birokrasi berbasis teknologi.