Krisis Bolivia Makin Parah, Presiden Rodrigo Paz Diambang Pengunduran Diri

Jakarta — Bolivia berada di ambang kehancuran politik setelah gelombang demonstrasi massal selama hampir sebulan mengguncang fondasi pemerintahan Presiden Rodrigo Paz. Ibu kota La Paz dikepung ribuan pengunjuk rasa dari kalangan pekerja berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat adat, memaksa Paz menyatakan negaranya kini berada di “titik kritis”.

Krisis ini bermula dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang membuat harga energi melonjak hampir 90%. Dampaknya langsung terasa di meja makan warga — rak-rak supermarket kehabisan stok daging sapi, telur, dan buah-buahan. Pemerintah sampai harus menerbangkan ayam bersubsidi menggunakan pesawat militer untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

“Negara ini membutuhkan ketertiban, dan telah mencapai titik kritis,” kata Paz dalam pidato publik di La Paz.

Blokade jalan oleh demonstran memicu lumpuhnya distribusi logistik di seluruh wilayah. Ribuan truk pengangkut makanan dan pasokan medis, termasuk oksigen rumah sakit, terjebak di jalan raya pegunungan. Situasi ini memaksa rumah sakit membatasi penggunaan persediaan dan memprioritaskan pasien kritis.

Pemerintah menyebut sedikitnya empat orang meninggal akibat keterlambatan penanganan medis. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah jika krisis kemanusiaan tidak segera tertangani. Kondisi Bolivia mengingatkan pada situasi krisis di negara-negara lain yang sempat chaos akibat gejolak ekonomi.

“Bukannya tiba-tiba ia diminta mengundurkan diri. Ia punya waktu untuk memberikan solusi atas masalah-masalah ini,” kata pemimpin demonstrasi Mirian Huarina, seperti dikutip media lokal.

Paz sebenarnya sudah berupaya meredam tekanan dengan menaikkan upah minimum 20%, memberikan bantuan tunai kepada keluarga rentan, hingga mencabut rancangan undang-undang pertanahan kontroversial. Namun langkah-langkah itu belum cukup meredakan kemarahan publik dan serikat pekerja yang menilai pemerintah gagal melindungi rakyat kecil.

Kongres Bolivia telah mencabut pembatasan terhadap peran militer dalam menangani kerusuhan sipil, membuka jalan bagi presiden untuk menetapkan keadaan darurat selama 60 hari. Meski demikian, Paz menyebut pengerahan militer hanya akan menjadi “pilihan terakhir”. Tekanan dari luar negeri juga menguat, terutama dari negara-negara sekutu Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang mendukung Paz dan mengecam aksi protes sebagai upaya destabilisasi.

Sementara itu, Mantan Presiden Evo Morales kembali muncul menyerukan pemilu dini. Morales memperingatkan Paz hanya memiliki dua pilihan: “militerisasi” atau pemilu dalam 90 hari. Pemerintah Paz menuding loyalis Morales ikut mendanai demonstrasi, tuduhan yang dibantah kubu mantan presiden itu.

Krisis Bolivia juga memicu ketegangan geopolitik di Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro justru membela demonstrasi tersebut sebagai “perjuangan untuk martabat Amerika Latin”, memicu Bolivia mengusir duta besar Kolombia dari negaranya. Situasi ini menambah panjang daftar konflik global, di tengah rencana KTT ASEAN-Putin dan berbagai krisis lain yang sedang melanda dunia.

Situasi Paz menjadi pukulan besar bagi pemerintahan yang baru berjalan kurang dari enam bulan. Saat dilantik, presiden berhaluan tengah itu sempat dipandang membawa harapan baru bagi Bolivia setelah krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade dan dominasi panjang pemerintahan sosialis. Namun optimisme itu cepat memudar seiring harga bahan bakar yang melambung dan kelangkaan kebutuhan pokok yang menghantam rumah tangga Bolivia dari hari ke hari.

Kini seluruh dunia menanti langkah Paz selanjutnya — apakah ia akan memilih dialog atau kekerasan. Sejarah telah membuktikan bahwa ketegangan geopolitik seperti yang terjadi antara AS dan Iran bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan kepala dingin. Bolivia mungkin jauh dari radar berita internasional sehari-hari, namun krisis kali ini mengingatkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah fondasi yang rapuh untuk setiap negara.