PDIP Kritik Instruksi Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis: Jangan Ikut Selera Kunjungan
Jakarta — Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia memantik kritik tajam dari elite PDIP. Dua petinggi partai banteng merespons kebijakan itu dalam waktu kurang dari 48 jam setelah Prabowo mengumumkan arahan tersebut saat kunjungan kenegaraan di Paris, Kamis (28/5/2026).
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai penentuan bahasa asing dalam kurikulum tidak seharusnya didasari pertemuan seremonial antarkepala negara. Ia menegaskan mekanisme pendidikan yang sudah berjalan seharusnya menjadi rujukan utama, bukan kepentingan diplomasi sesaat.
“Jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib. Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan bahasa-bahasa apa yang penting,” ujar Andreas di Kawasan Mangga Dua, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Andreas menegaskan prioritas utama pendidikan nasional saat ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis, meski diakui sebagai salah satu bahasa internasional yang penting, menurutnya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran pilihan.
“Kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting untuk pembinaan pendidikan bahasa,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengambil pendekatan lebih provokatif. Ia mempertanyakan logika di balik kebijakan yang dinilai reaktif terhadap agenda kunjungan kenegaraan.
“Tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah. Nanti kalau misalnya beliau ke Afrika, bahasa Afrika harus diajarkan? Kan tidak begitu,” kritik Djarot.
Djarot mendesak adanya kajian komprehensif oleh kementerian terkait sebelum kebijakan ini diterapkan. Ia menegaskan pemerintah harus memetakan secara jelas mana bahasa yang bersifat wajib dan mana yang bersifat pilihan bagi siswa.
“Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa?” tegasnya.
Djarot mengusulkan agar bahasa Inggris tetap menjadi bahasa asing utama yang wajib dikuasai. Bahasa-bahasa lain seperti Prancis, Mandarin, Jepang, hingga Spanyol, sebaiknya diserahkan kepada minat siswa atau kebutuhan sekolah masing-masing. Pernyataan ini sejalan dengan kunjungan kenegaraan Prabowo yang membuka peluang kerja sama lintas sektor dengan Prancis, termasuk di bidang pendidikan.
Kritik dari PDIP ini muncul di tengah respons beragam dari berbagai pihak terkait instruksi Prabowo. Sejumlah pengamat pendidikan menilai bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal literasi dasar dan ketersediaan tenaga pengajar bahasa asing yang memadai sebelum menambah beban kurikulum baru.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri menyatakan tengah mengkaji arahan presiden tersebut. Belum ada kepastian kapan kebijakan itu akan dituangkan dalam regulasi resmi maupun tahapan implementasi di lapangan. Isu ini diprediksi akan terus menjadi perhatian publik mengingat nilai kerja sama Indonesia-Prancis yang mencapai USD 3,5 miliar dan dampaknya terhadap berbagai sektor kebijakan.