Hegseth Minta Asia Genjot Belanja Pertahanan, China Dinilai Ancaman Historis
Jakarta — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyerukan agar negara-negara sekutu di kawasan Asia meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan. Pernyataan itu disampaikan saat ia berbicara dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (30/5/2026), di tengah kekhawatiran terhadap percepatan pembangunan kekuatan militer China yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya.
“Ada kekhawatiran yang beralasan terkait pembangunan militer China yang bersifat historis serta perluasan aktivitas militernya di kawasan dan di luar kawasan,” kata Hegseth dilansir dari Reuters.
Shangri-La Dialogue merupakan forum keamanan terbesar di Asia yang mempertemukan para menteri pertahanan, petinggi militer, diplomat, dan pakar keamanan dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Hegseth menegaskan bahwa kawasan Pasifik tidak boleh didominasi oleh satu kekuatan tunggal.
“Pasifik yang didominasi oleh satu kekuatan hegemonik akan merusak keseimbangan kekuatan di kawasan. Tidak ada negara, termasuk China, yang dapat memaksakan hegemoni dan membuat keamanan negara kami maupun para sekutu kami berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Seruan peningkatan belanja pertahanan ini bukan hal baru bagi sekutu AS. Sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump secara konsisten meminta negara-negara sekutu meningkatkan anggaran pertahanan mereka, termasuk meminta anggota NATO mengurangi ketergantungan terhadap Washington dalam urusan keamanan.
Hegseth menyatakan Washington berharap negara-negara sekutu dan mitranya di Asia dapat meningkatkan belanja pertahanan hingga mencapai 3,5% dari produk domestik bruto. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan komitmen AS untuk menginvestasikan sekitar US$1,5 triliun ke sektor militernya.
“Era ketika Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya sudah berakhir. Kami membutuhkan mitra, bukan protektorat,” tegasnya.
Pernyataan Hegseth ini mencerminkan pergeseran strategis AS di kawasan Indo-Pasifik. Ketegangan geopolitik yang melibatkan China, Taiwan, dan negara-negara ASEAN menjadi latar belakang utama dari desakan tersebut. Di sisi lain, konflik berkepanjangan di Timur Tengah — termasuk eskalasi antara Israel dan Lebanon — juga menjadi perhatian dalam forum keamanan tersebut.
Meski menyoroti peningkatan kemampuan militer China, Hegseth menegaskan bahwa negara-negara sekutu AS menginginkan stabilitas, bukan eskalasi konflik. “Apa yang mereka inginkan, dan apa yang diberikan Amerika Serikat, adalah kekuatan yang disiplin, keteguhan yang konsisten, serta kepemimpinan yang cukup percaya diri untuk berbicara dengan tenang sambil tetap membawa tongkat besar,” katanya.
Di sisi lain, Hegseth juga menyebut hubungan Washington dan Beijing saat ini berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding beberapa tahun terakhir. Ia mengaitkan hal tersebut dengan meningkatnya komunikasi langsung antara militer kedua negara.
“Hubungan kami dengan Beijing lebih baik dibandingkan dalam beberapa tahun terakhir. Kami kini lebih sering bertemu dengan mitra kami dari China dengan tetap menjaga jalur komunikasi militer-ke-militer yang terbuka,” ujarnya.
Perkembangan ini terjadi di tengah dinamika ekonomi global yang menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pelemahan rupiah dan arus keluar investor asing menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik yang meningkat.
Ia menambahkan bahwa aliansi yang kuat hanya dapat terwujud apabila seluruh anggota turut menanggung beban yang sama. “Kita tidak akan memiliki aliansi yang kuat jika semua pihak tidak ikut berkontribusi. Tidak boleh ada yang hanya menumpang manfaat tanpa ikut menanggung tanggung jawab,” kata Hegseth.