Guru Keras Kerasan, Prabowo Diminta Tak Sekadar Wajibkan Bahasa Prancis di Sekolah
Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang sekolah mendapat sorotan tajam dari kalangan pendidik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan tersebut disusun tanpa dasar kajian kebutuhan yang memadai.
Koordinator P2G Satriwan Salim mempertanyakan urgensi instruksi Prabowo yang disampaikan saat kunjungan kenegaraan ke Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5). Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berdasarkan momentum diplomatik semata.
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu China, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” kata Satriwan dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).
Satriwan menilai rencana ini juga tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. P2G berpandangan pengajaran Bahasa Prancis maupun Bahasa Portugis belum menjadi agenda mendesak untuk diterapkan secara wajib di seluruh jenjang pendidikan.
Aspek logistik juga menjadi kekhawatiran utama. Satriwan menghitung bahwa untuk menerapkan kebijakan ini dibutuhkan jumlah guru yang sangat besar. “Dengan asumsi satu sekolah ada dua guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut,” ujarnya.
Padahal, Bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Bersama bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, bahasa tersebut telah lama tersedia sebagai mata pelajaran pilihan sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini. Di sejumlah SMK, khususnya bidang perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-Inggris sudah menjadi bagian dari program keahlian.
P2G justru mendesak pemerintah untuk lebih dahulu membenahi kemampuan dasar siswa yang dinilai masih tertinggal. Satriwan merujuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 yang menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Inggris hanya 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38.
“Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia di sekolah,” ujarnya.
Instruksi Prabowo ini sendiri disampaikan dalam pidatonya di Istana Elysee saat hubungan RI-Prancis berada dalam fase yang sangat baik. “Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejatinya sudah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Program ini menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa. Namun, skema yang berjalan berbeda jauh dengan wacana menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah Indonesia.
Sebelumnya, PDIP juga telah menyoroti kebijakan serupa. Partai berlambang banteng itu menilai instruksi Prabowo wajibkan bahasa Prancis tidak boleh sekadar mengikuti selera kunjungan diplomatik tanpa rencana matang. Kritik dari dua kubu berbeda — partai politik dan organisasi guru — menegaskan bahwa kebijakan ini masih menyisakan banyak pertanyaan fundamental.
Sementara itu, kunjungan Prabowo ke Prancis bukan hanya soal pendidikan. Presiden juga membawa pulang kesepakatan bisnis senilai Rp61 triliun, termasuk komitmen impor daging dan susu sapi dari Prancis yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden Emmanuel Macron.