Starbucks Korea Terbakar Kontroversi ‘Tank Day’, CEO Dipecat dan Boikot Membludak
Starbucks Korea tengah menghadapi badai kontroversi terbesar dalam sejarah operasionalnya di Negeri Ginseng. Promosi tumbler bertajuk “Tank Day” yang diluncurkan pekan lalu justru memicu kemarahan massal dan berkembang menjadi skandal politik nasional.
Kampanye yang awalnya hanya promosi penjualan biasa itu menggunakan frasa “Tank Day” dan “Slam on the desk!” pada hari Senin (25/5). Masalahnya, tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan tragedi Pemberontakan Gwangju 1980 — momen kelam ketika rezim militer Korea Selatan mengerahkan tank dan pasukan untuk menumpas demonstrasi prodemokrasi. Ratusan warga sipil tewas dalam tragedi itu.
Kontroversi semakin membesar karena frasa yang digunakan juga mengingatkan publik pada kasus penyiksaan aktivis mahasiswa Park Jong-chul pada 1987, yang menjadi simbol kekejaman rezim militer kala itu.
CEO Dipecat, Permintaan Maaf Mengalir
Starbucks Korea langsung menghentikan promosi dan mengeluarkan permintaan maaf publik. Ketua Shinsegae Group, Chung Yong-jin, juga turut meminta maaf. Yang paling dramatis, CEO Starbucks Korea Sohn Jeong-hyun dicopot dari jabatannya.
Tim e-commerce Starbucks Korea yang menyelenggarakan kampanye ini telah menerima persetujuan akhir dari para pemimpin tim dan eksekutif. Investigasi internal mengungkap kelemahan serius dalam kerangka manajemen risiko perusahaan.
“Tim e-commerce terlalu fokus pada penjualan di tengah banyaknya acara promosi mingguan, yang menyebabkan staf menyetujui kampanye tersebut tanpa tinjauan yang tepat atau pengawasan hukum,” kata perwakilan perusahaan.
Boikot Meluas, Pemerintah Turun Tangan
Reaksi publik begitu keras. Pengguna media sosial mengunggah foto dan video diri mereka merusak produk Starbucks atau menuntut pengembalian dana. Beberapa pengguna membagikan kiat cara mendapatkan refund untuk kartu prabayar Starbucks Korea.
Foto-foto gerai Starbucks yang kosong di Gwangju — kota tempat terjadinya Pemberontakan Demokrasi 18 Mei — juga beredar luas. “Ini seharusnya terjadi di mana-mana,” tulis seorang pengguna.
Ketua partai yang berkuasa, Anggota Kongres Jung Chung-rae, mendesak para kandidat dan juru kampanye partai untuk tidak pergi ke Starbucks. Menteri Dalam Negeri Yoon Ho-jung juga angkat bicara.
“Lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, sering menggunakan voucher seluler seperti kupon kopi untuk survei, kontes, dan acara partisipasi publik, tetapi kementerian tidak akan lagi menyediakan produk dari perusahaan yang mengkomersialkan atau meremehkan sejarah demokrasi,” kata Yoon.
Penjualan Merosot Tajam
Dampak finansial sudah terasa. Seorang pejabat Shinsegae Group mengonfirmasi penjualan Starbucks Korea turun sangat signifikan sejak kontroversi meledak.
“Meskipun penjualan bukan perhatian utama kami saat ini, kami telah melihat penurunan yang sangat signifikan,” kata pejabat tersebut.
Saham Shinsegae sempat anjlok hingga 2,8% di sesi perdagangan pagi sebelum berbalik naik 1,7%. Sementara itu, saham E-Mart — pemilik 67,5% saham Starbucks Korea — naik 2,3%, dibandingkan kenaikan 3,2% pada indeks acuan KOSPI.
Profesor sejarah dari Universitas Sogang, Baek Seung-jing, memperingatkan bahwa kontroversi ini berisiko melemahkan kesadaran moral generasi muda tentang tragedi sejarah. Sementara di sisi lain, beberapa pengguna ultra-konservatif justru merangkul Starbucks sebagai simbol perlawanan terhadap gerakan boikot.
Frasa seperti “Kopi berarti Starbucks” dan tagar “kopi anti-komunis” muncul di media sosial. Beberapa pengguna bahkan membagikan gambar tank yang dilabirkan logo Starbucks — menunjukkan betapa dalamnya polarisasi politik yang terjadi di balik secangkir kopi.