China Usir Fregat Belanda dari Laut China Selatan, Tegaskan Kedaulatan di Paracel
China mengerahkan tindakan perang elektronik terhadap kapal fregat Belanda, HNLMS De Ruyter, setelah kapal berbendera Belanda itu memasuki perairan dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut China Selatan. Insiden ini menandai eskalasi terbaru dalam ketegangan maritim yang melibatkan Beijing dan negara-negara Barat di kawasan strategis tersebut.
Militer China menuduh kapal perang seberat 6.000 ton itu telah melanggar kedaulatan teritorial serta meluncurkan beberapa sorti helikopter yang memasuki wilayah udara Negeri Tirai Bambu. “Tindakan pihak Belanda… sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman serta salah kalkulasi,” kata juru bicara militer China, Zhai Shichen.
Sebaliknya, Angkatan Laut Belanda membantah tuduhan tersebut. Juru bicara AL Belanda, Marinka Hiraldo Vos-van Kooten, menegaskan bahwa HNLMS De Ruyter sama sekali tidak berada di perairan teritorial China. “HNLMS De Ruyter terus berlayar di perairan di mana pergerakan bebas diizinkan. Kami tidak memberikan rincian lebih lanjut untuk alasan operasional,” ujar Vos-van Kooten dalam sebuah email kepada Newsweek.
Klaim Sembilan Garis Putus-putus dan Sanksi UNCLOS
China mengklaim hak historis atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui sembilan garis putus-putus yang ditarik di sekitar Kepulauan Paracel di barat dan Kepulauan Spratly di timur. Klaim ini telah lama menjadi sumber ketegangan dengan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Ketegangan ini juga berdampak pada rencana KTT ASEAN dengan Putin yang sedang disiapkan.
Pengadilan arbitrase di Den Haag pada 2016 telah memutuskan bahwa banyak klaim China melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Meski Beijing menolak putusan itu, Belanda termasuk di antara negara-negara Barat yang mendukung temuan hukum tersebut. Belanda juga pernah bertemu unit militer China saat operasi di Laut China Timur dan Selat Taiwan pada 2024 untuk menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara.
Misi Indo-Pasifik dan Forum Shangri-La Dialogue
HNLMS De Ruyter dikerahkan ke Indo-Pasifik sejak April untuk misi lima bulan yang berfokus pada kerja sama keamanan regional. Sepanjang perjalanannya, kapal ini sempat melakukan latihan bersama dengan India dan Indonesia sebelum memasuki Laut China Selatan. Saat tiba di Manila pekan lalu, Kedutaan Besar Belanda menyatakan bahwa pengerahan ini mencerminkan komitmen mendalam negara tersebut terhadap keamanan maritim. “Komitmen terhadap keamanan maritim, kebebasan navigasi, dan memperdalam hubungan dengan mitra di kawasan ini,” demikian pernyataan resmi pihak kedutaan.
Insiden ini diperkirakan akan mendominasi diskusi dalam Shangri-La Dialogue di Singapura pada 29-31 Mei, forum pertahanan tahunan terbesar di Asia. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Kepala Pertahanan Belanda Onno Eichelsheim dijadwalkan berbicara dalam acara tersebut. Ketegangan ini juga muncul di tengah ancaman NATO terkait serangan drone Rusia di Rumania yang belum lama ini terjadi.
Media pemerintah China Daily menanggapi insiden ini dengan editorial yang menyebutnya sebagai puncak gunung es dari manuver militer asing di Laut China Selatan. “Laut China Selatan semakin banyak digunakan sebagai tempat untuk pencitraan geopolitik, di mana negara-negara dari luar kawasan menunjukkan kekuatan untuk menyelaraskan diri dengan strategi ‘Indo-Pasifik’ Amerika Serikat dengan tujuan untuk menekan China,” tulis editorial tersebut. China Daily juga menegaskan bahwa tindakan provokatif semacam itu hanya akan memperkuat tekad Beijing untuk membela hak dan kepentingannya.
Sementara Angkatan Laut AS telah berulang kali melakukan operasi kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Paracel dan Spratly, manuver Belanda ini tampaknya menandai pertama kalinya mereka melakukan tindakan serupa di Paracel. Situasi ini memperjelas bahwa peta geopolitik Asia Tenggara semakin kompleks, di mana kepentingan China, Barat, dan negara-negara ASEAN saling beririsan di jalur air yang menjadi urat nadi perdagangan global senilai triliunan dolar. Di tengah ketidakpastian ini, posisi Indonesia sebagai negara dengan zona ekonomi eksklusif yang bertumpang tindih dengan klaim China menjadi semakin strategis, terutama terkait dinamika hubungan internasional yang terus berubah.