Purbaya Jawab Kemungkinan Pemangkasan Jumlah SPPG MBG

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat soal kemungkinan pemangkasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan akhir, menurutnya, berada di tangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tergantung Pak kepala MBG, kepala BGN,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (26/5/2026).

“Tapi pada dasarnya kalau makan nggak dipotong itu aja. Cuma untuk yang nggak perlu-perlu ya dibatasin, sehingga lebih terkendali,” lanjutnya.

Anggaran MBG Sudah Dipangkas Rp 67 Triliun

Pernyataan Purbaya ini menyusul pengumuman sebelumnya bahwa pemerintah akan kembali melakukan penghematan anggaran MBG. Dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran MBG telah dilakukan sesuai arahan Presiden.

Realisasi anggaran MBG per akhir April 2026 tercatat mencapai Rp 75 triliun atau 22,4% dari total keseluruhan kebutuhan anggaran. Sementara itu, total anggaran yang telah diefisienkan mencapai Rp 268 triliun, dipangkas dari semula Rp 335 triliun yang ditetapkan tahun ini.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya.

61,96 Juta Penerima, 27.952 SPPG

Purbaya tidak merinci lebih lanjut soal penghematan MBG lanjutan yang dimaksud. Namun, dia menegaskan bahwa Presiden menghendaki program ini berjalan baik dan efektif dalam memberikan makanan bergizi bagi para siswa sekolah.

Saat ini, program MBG telah melayani 61,96 juta penerima dengan jumlah 27.952 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan anggaran yang terus dioptimalkan, pertanyaan besar yang menggantung adalah: apakah jumlah SPPG akan berkurang, atau justru dialihkan ke efisiensi lain yang lebih terukur?

Situasi ini menjadi perhatian mengingat program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak Indonesia. Keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan menjadi kunci di tengah dinamika APBN yang terus bergerak.