Israel Hantam Kapal Perang AS dalam Serangan Salah Sasaran, 34 Prajurit Tewas

Jakarta — Tragedi militer paling memalukan dalam sejarah aliansi AS-Israel pernah terjadi di tengah Perang Enam Hari 1967. Kapal intelijen Angkatan Laut AS, USS Liberty, diserang oleh militer Israel yang ternyata salah sasaran. Serangan tersebut menewaskan 34 prajurit AS dan melukai lebih dari 170 lainnya.

Kapal USS Liberty berlayar di perairan internasional dekat Semenanjung Sinai pada 8 Juni 1967. Misi diam-diam itu dikirim Pentagon untuk mengumpulkan data intelijen tanpa diketahui pihak mana pun, termasuk Israel. Kapal beroperasi tanpa identitas jelas dan tanpa mengibarkan bendera AS, sebuah keputusan yang kelak menjadi awal petaka.

Situasi berubah drastis ketika dua pesawat tempur Israel tiba-tiba menukik dan memberondong kapal dengan tembakan. Kapten William L. McGonagle segera menuju ruang radar setelah menerima laporan pergerakan mencurigakan. Namun sebelum komunikasi dengan Armada Keenam terjalin, serangan sudah dimulai. McGonagle terkena tembakan di lengan dan paha saat berusaha mengendalikan situasi di atas dek.

Awak kapal awalnya mengira serangan datang dari militer Mesir. Baku tembak pecah di tengah laut. Tak berselang lama, lima torpedo Israel menghantam tubuh kapal. Satu ledakan besar menewaskan 25 awak sekaligus. Total korban tewas mencapai 34 prajurit, sementara mayoritas korban selamat mengalami luka bakar parah. USS Liberty nyaris tenggelam di tengah kekacauan tersebut.

Kesalahan terungkap ketika salah satu sekoci penyelamat berhasil didekati oleh pasukan penyerang. Lambang resmi Angkatan Laut AS terlihat jelas dari jarak dekat. Militer Israel baru menyadari bahwa kapal yang mereka hancurkan bukanlah musuh, melainkan kapal milik sekutu terdekat mereka.

Dalam catatan sejarah yang ditulis James M. Ennes dalam buku Assault on the Liberty (1987), ketegangan dunia Arab sedang memuncak saat kejadian. Israel telah mencurigai kapal asing yang bergerak tanpa identitas di perairan yang sudah ditutup. Ketika menerima laporan adanya serangan terhadap pasukannya, militer Israel menduga serangan berasal dari kapal perang asing tersebut. Mereka mengira kapal itu milik Mesir, musuh dalam Perang Enam Hari.

Reaksi keras langsung muncul dari Washington begitu AS mengetahui kapalnya diserang oleh Israel. Pemerintah AS awalnya mengira serangan dilakukan militer Rusia. Namun setelah terkonfirmasi bahwa itu ulah sekutu sendiri, kemarahan pun memuncak. Israel kemudian mengakui kesalahan dan menawarkan kompensasi sebesar US$12 juta untuk keluarga para korban.

Presiden Lyndon B. Johnson menerima permintaan maaf dan tawaran kompensasi tersebut. Namun kasus ini meninggalkan luka mendalam. Banyak pihak, termasuk keluarga korban, merasa pemerintah AS tidak cukup tegas terhadap Israel. Tragedi USS Liberty merupakan serangan pertama terhadap kapal militer AS sejak Perang Dunia II. Jika negara lain yang melakukan serangan serupa, respons Amerika dipastikan jauh lebih keras, bahkan bisa berujung tindakan militer.

Hubungan AS-Israel memang selalu kompleks. Konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah terus memanaskan tensi internasional. Kondisi serupa terlihat dalam situasi terkini di Gaza, di mana Israel melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menguasai 70 persen wilayah. Tragedi USS Liberty menjadi pengingat bahwa bahkan sekutu sekalipun bisa menjadi korban dalam situasi peperangan yang kacau balau.

Ketegangan AS dengan negara-negara Timur Tengah hingga kini belum mereda. Ancaman serangan balasan masih mengintai, terutama dalam konteks hubungan AS-Iran yang terus memanas. Pernyataan tegas dari pejabat AS bahwa mereka lebih dari mampu menyerang Iran jika gencatan senjata gagal menjadi bukti bahwa dinamika kekuatan di kawasan itu masih sangat rapuh.

Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi dan transparansi antar sekutu dalam situasi konflik. Kesalahan identifikasi di medan perang bukan sekadar soal salah sasaran, melainkan bisa berujung pada korban jiwa yang tak tergantikan dan keretakan aliansi strategis. Di era modern, skandal serupa masih terus menghantui reputasi lembaga negara adidaya, menunjukkan bahwa transparansi tetap menjadi tantangan terbesar dalam tata kelola global.