Sistem Imigrasi Malaysia Lumpuh Total, Ratusan Ribu Pelancong Terjebak Antrean Panjang
Jakarta — Sistem imigrasi Malaysia mengalami gangguan total pada Kamis (28/5) dini hari, memaksa ratusan ribu pelancong mengantre panjang di seluruh pos pemeriksaan negara tersebut. Kejadian ini menandai kerusakan besar kedua dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Perbatasan darat Johor-Singapura, yang merupakan titik tersibuk dan paling vital di Malaysia, menjadi salah satu yang paling terdampak. Pemadaman sistem nasional melumpuhkan proses imigrasi selama sekitar lima jam, mulai pukul 04.30 hingga 09.30 waktu setempat.
Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengungkapkan situasi di lapangan. “Kami harus mengerahkan kembali semua personel kami untuk mengoperasikan loket manual di aula bus, jalur sepeda motor, dan kendaraan,” ujarnya.
Kerusakan ternyata tidak berhenti di gerbang otomatis. “Tidak hanya gerbang otomatis kami yang rusak, bahkan sistem pengenalan wajah kami pun juga tidak berfungsi,” lanjut pejabat tersebut. Kelumpuhan ini terjadi tepat saat waktu puncak bagi puluhan ribu warga Malaysia yang bergegas melintasi perbatasan untuk bekerja di Singapura.
Gangguan tersebut memengaruhi sebagian besar dari 114 pos pemeriksaan imigrasi Malaysia yang tersebar di seluruh negeri, termasuk 56 titik masuk melalui laut, 30 melalui darat, dan 28 bandara. Pihak berwenang mengerahkan personel keamanan tambahan untuk menjaga ketertiban di tengah kekacauan.
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Zakaria Shaaban, menjelaskan bahwa masalah teknis terjadi pada pusat data Sistem Imigrasi Malaysia (MyIMMs). Ia menegaskan bahwa sistem tersebut tidak diretas. “Sistem MyIMMs sudah berusia 30 tahun. Masalah pasti akan terjadi,” ucapnya.
Sementara itu, insiden ini menjadi perhatian global dan mengingatkan pada kerentanan infrastruktur digital di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Malaysia, tetapi juga ribuan pekerja asing dan wisatawan mancanegara. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas ekonomi kawasan yang sempat terganggu dalam beberapa pekan terakhir.
Zakaria mengakui gangguan serupa mungkin akan terulang hingga sistem pengganti, yaitu Sistem Imigrasi Terpadu Nasional (NIISe), beroperasi penuh pada 2028 mendatang. NIISe dirancang untuk mengintegrasikan verifikasi paspor, pemeriksaan visa, dan data pelancong ke dalam satu platform digital terpadu.
“Kami akan bertahan hingga sistem NIISe siap,” kata Zakaria. Pernyataan ini mencerminkan kondisi darurat yang dihadapi otoritas Malaysia dalam menjaga kelancaran arus lintas batas negara.
Awal bulan ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan bahwa vendor NIISe telah diinstruksikan menyiapkan rencana mitigasi menjelang operasional Sistem Transit Cepat (RTS) Johor Bahru-Singapura tahun depan. Pemerintah Malaysia berkomitmen meminimalkan gangguan teknis dalam sistem baru tersebut.
Kekhawatiran terhadap stabilitas infrastruktur kritis juga terasa di kawasan yang lebih luas. Peningkatan belanja pertahanan negara-negara Asia menjadi salah satu respons terhadap berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman siber terhadap sistem vital pemerintah.
Sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kemacetan serta kerumunan besar di pos pemeriksaan imigrasi beredar luas di media sosial. Banyak pelancong mengklaim gangguan menyebabkan mereka terlambat masuk kerja, sementara yang lain harus menunggu berjam-jam tanpa kejelasan informasi.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk terus memperkuat ketahanan infrastruktur digital. Kerja sama bilateral antarnegara dalam bidang teknologi dan keamanan siber menjadi semakin relevan di tengah digitalisasi layanan publik yang terus berlanjut.