Gubernur California Siap Pajaki 100% Dana Gelap Trump, Nilainya Rp29 Triliun
Jakarta — Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan rencana pengenaan pajak 100% terhadap dana senilai hampir US$1,8 miliar milik pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Langkah provokatif ini diumumkan pada Rabu (28/5/2026) dan langsung memantik perdebatan panas soal legalitas dana yang disebut “dana gelap” tersebut.
“Satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan… adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California,” kata Newsom sebagaimana dikutip Reuters. “Ini adalah tindakan yang ingin kami ambil.”
Asal-usul Dana US$1,776 Miliar
Dana yang menjadi sorotan ini berasal dari penyelesaian hukum antara Trump dengan Internal Revenue Service (IRS) AS. Trump sebelumnya menggugat IRS setelah laporan pajak pribadinya bocor ke media. Sebagai bagian dari kesepakatan, IRS menyerahkan dana senilai US$1,776 miliar kepada pemerintah federal.
Kantor pers Gubernur Newsom secara terbuka menyebut dana ini sebagai “dana gelap” dalam unggahan di media sosial. Namun, Newsom belum menentukan kapan pajak tersebut mulai diberlakukan.
Kontroversi Pembebasan Kasus 6 Januari
Penyelesaian hukum ini menjadi bagian dari gambaran lebih luas terkait kebijakan Trump pasca-pembebasan lebih dari 1.500 terdakwa kasus kerusuhan Gedung Capitol 6 Januari 2021. Sebagian dari terdakwa tersebut kini sedang menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian bisnis mereka, dengan harapan mendapat kompensasi atas apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan oleh Departemen Kehakiman di bawah mantan Presiden Joe Biden.
Langkah kompensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sudah menghadapi tantangan hukum dari dua petugas polisi yang membela Gedung Capitol dari perusuh pada 6 Januari 2021.
Dua Kubu Saling Klaim
Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik mempertanyakan legalitas dana tersebut, termasuk bagian dari penyelesaian yang “selamanya melarang” IRS untuk mengaudit klaim pajak masa lalu oleh Trump, kerabatnya, dan bisnisnya.
“(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal,” kata Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara.
Sementara Gedung Putih dan Departemen Kehakiman belum memberikan tanggapan atas rencana pajak Newsom. Situasi ini berpotensi memicu konstitusional baru antara negara bagian terbesar di AS dan pemerintah federal di bawah Trump.
Baca juga: Rupiah Merosot ke Rp17.855, Dolar AS Makin Gagah Usai AS Hantam Iran