Rupiah Melemah, Pengamat Proyeksi Jumlah PHK 2026 Bisa Tembus 100 Ribu
Jakarta — Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih masif di Tanah Air. Pengamat ketenagakerjaan memproyeksikan jumlah PHK tahun ini bisa menembus 100.000 kasus, naik signifikan dari 80.000 kasus pada 2025.
Data Bloomberg menunjukkan rupiah tercatat melemah 0,17 persen atau 31 poin ke level Rp 17.876 per dolar AS pada Jumat (29/5) pukul 14.49 WIB. Pelemahan ini berdampak langsung pada sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor, di mana biaya produksi terus membengkak.
Timboel Siregar, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, menyatakan tren PHK terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024 tercatat sekitar 70.000 kasus, meningkat menjadi 80.000 pada 2025, dan di kuartal I 2026 sudah mencapai sekitar 15.000 kasus.
“Apalagi keadaan seperti ini pasti ada percepatan (kenaikan). Bisa saja nanti naiknya menjadi 100.000. itu artinya bisa sekitar 25 persen naiknya, 80.000 ke 100.000 (jumlah PHK di 2026),” kata Timboel saat dihubungi kumparan, Jumat (29/5).
Sektor yang paling terdampak adalah farmasi dengan ketergantungan impor bahan baku mencapai 85 hingga 90 persen. Di belakangnya ada manufaktur dan elektronik yang mengimpor hingga 90 persen bahan baku, serta industri tekstil dan pangan dengan ketergantungan impor sekitar 74 hingga 76 persen.
“Kalau rupiah melemah, mereka kan butuh dolar untuk membeli. Kan membelinya nggak pakai rupiah, sehingga ini bisa dua hal. Satu, tetap ada modal tapi harga harus dinaikkan. Kedua, kalau dia nggak mampu untuk membeli bahan baku, pengurangan produksi, efisiensi, PHK juga,” jelas Timboel.
Tekanan terhadap arus kas perusahaan sudah mulai terasa. Menurut Timboel, saat ini perusahaan masih memiliki cadangan modal untuk menahan tekanan tersebut. “Tapi kalau terus begini ya nggak akan kuat dan akan ada efisiensi,” ujarnya.
Timboel menyarankan pemerintah segera memberikan insentif berupa pinjaman berbunga rendah untuk membantu memperbaiki arus kas perusahaan. Bantuan ini dianggap krusial agar produksi tetap berjalan dan gelombang PHK bisa ditekan.
“Sehingga mereka bisa memperbaiki cash flow sehingga produksi tetap berjalan, PHK nggak terjadi. Ini kan bagian dari keselamatan industri,” tutur Timboel.
Satuan tugas PHK yang telah dibentuk pemerintah juga diminta memastikan perusahaan yang mengalami gangguan arus kas mendapatkan dukungan agar operasional tetap berjalan. Timboel menekankan bantuan seharusnya difokuskan pada sektor hulu atau operasional perusahaan, bukan hanya insentif di sisi hilir seperti pengurangan pajak.
Sementara itu, Tadjuddin Noer Effendi, Pakar Ketenagakerjaan dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), mengakui banyak industri yang sudah mulai mengeluhkan biaya produksi meningkat imbas rupiah yang melemah.
“Saat ini kan industri-industri kita sudah mulai teriak-teriak kan, mereka mengatakan dolar melemah, terus mereka membelinya dalam bentuk dolar yang cukup tinggi,” kata Tadjuddin kepada kumparan.
Tadjuddin mengacu pada keputusan pemerintah pada masa krisis 1998 yang menunjukkan pemberian berbagai insentif kepada perusahaan dapat mengurangi potensi PHK. Skema kredit murah dinilai bisa membantu perusahaan bertahan meskipun suku bunga kini sedang tinggi akibat keputusan Bank Indonesia.
“Tapi kredit itu bisa membantu perusahaan untuk bertahan, agar bisa berproduksi maka PHK tidak terjadi,” sebut Tadjuddin.
Dampak pelemahan rupiah terhadap sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian serius di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Rupiah yang terus tertekan berpotensi memperpanjang daftar panjang perusahaan yang terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Harga komoditas pokok juga berisiko naik karena ketergantungan impor bahan baku yang tinggi, termasuk kedelai untuk produksi tahu dan tempe yang sudah terdampak sebelumnya.
Di sisi pasar modal, tekanan terhadap rupiah juga berkontribusi terhadap aksi jual investor asing. Transaksi jumbo Rp 50 triliun di BEI sempat mengguncang pasar pekan ini, sementara IHSG ditutup merah di level 6.127 akibat tekanan rebalancing MSCI yang lebih besar dari perkiraan.